Akan dibawa kemana Sekolah Publik Kita*

oleh: Rahmat Syehani

 

Pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan bermutu

Suatu saat saya memberikan kuliah kepada para mahasiswa yang berlatar belakang Guru Sekolah Dasar di sekitar Bogor. Kami berdialog tentang penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah-sekolah di Indonesia.  Dialog dimulai dengan mendiskusikan Manajemen Berbasis Sekolah yang sedang gencar-gencarnya digalakan oleh berbagai praktisi, aktivis dan pemerhati pendidikan. Mahasiswa saya adalah praktisi di lapangan yang sudah menerapkan konsep MBS tersebut. Sebagian besar dari mereka sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang MBS, selain itu mereka juga mengikuti perkuliahan yang membahas MBS. Dan hari itu adalah sesi pembahasan MBS.

Karena saya meyakini sebagian besar dari mereka adalah praktisi lapangan, maka saya menduga mereka sudah paham. Sebagai hasilnya, metode perkuliahan yang saya gunakan adalah diskusi dan studi kasus. Diskusi menjadi lebih menarik ketika kami mulai mengangkat contoh kasus penerapan MBS di salah satu sekolah tempat mengajar salah satu mahasiswi. Kami membahas tentang implementasi MBS yang memberikan kewenangan pada sekolah untuk melaksanakan berbagai program untuk mencapai visi dan misi sekolah tersebut. Pembahasan menjadi seru saat presenter mengajukan contoh visi sekolah yang sangat agung, namun sebgaian dari peserta berpendapat visi tersebut sulit dicapai mengingat realita lapangan sangat tidak mendukung

Visi yang diajukan oleh presenter adalah ingin mewujudkan sekolah yang mampu mencetak generasi cerdas dan bertaqwa. Kami coba lakukan analisis SWOT terhadap sekolah tersebut, hingga kemudian kami mendapatkan kesimpulan bahwa para Guru akan menemukan kesulitan yang berarti untuk mengimpelemntasikan visi tersebut. Penyebabnya banyak sekali, tetapi saya hanya ingin menuliskan di sini dua hal saja yaitu jumlah siswa perkelas dan waktu belajar yang dimiliki.

Pertama masalah jumlah siswa, kami temukan bahwa jumlah siswa dalam satu kelas SD dengan luas ruang sekitar 56m2 sebanyak 60 orang!!! Saya cukup kaget, karena waktu saya SD satu kelas hanya 27 orang, dan waktu itu tahun 1980an. Ternyata kekagetan saya belum tuntas karena mahasiswa yang lain mengatakan di sekolah tempat dia mengajar satu kelas bisa 65 siswa. Memang efisien, tapi apa relevan? Padahal lihat saja Standar Nasional Pendidikan, yang dibuat pemerintah yang mensyaratkan luas ruangan harus memenuhi rasio minimal 2 m2 per siswa. Selain itu ditetapkan juga jumlah siswa maksimal 32 orang per kelas!!! Jadi sekolah yang dikelola Negara melanggar SNP yang juga dibuat oleh negara.

Contoh masalah kedua yang dihadapi ialah durasi belajar, terutama untuk siswa kelas rendah. Siswa kelas 1 SD misalnya, masuk jam 7 pulang jam 9. Artinya seorang Guru harus mengajar dengan baik ditengah siswa yang berjubel, dalam waktu belajar 120 menit dan itu sudah termasuk seremoni memulai dan menutup pembelajaran. Apakah akan efektif? Semoga. Kemudian patern ini terus berlanjut satu tahun lagi, saat siswa duduk di kelas 2 SD.

ALLAH-hu rabbi,… dua tahun anak-anak bangsa kita mengalami pembiaran potensi pada usia emasnya. Lebih parah lagi dibeberapa sekolah ternyata bukan hanya 2 tahun tetapi masih terus berlanjut di tahun-tahun setelahnya. Ambil contoh misalnya saya pernah melakukan penelitian di kawasan Sukabumi. Saya menemukan sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 orang Guru termasuk di dalamnya Kepala Sekolah, guru PAI, dan seorang guru honorer. Padahal di sekolah tersebut ada 6 kelas. Jika kepala sekolah tidak memiliki tugas keadministrasian, maka seluruh kelas akan ada yang “memegang”. Namun saat Kepala Sekolah ada tugas lain, maka terpaksa satu orang guru menangani 2 kelas pada saat yang bersamaan.

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pada 31 bahkan di pertegas bahwa Pendidikan adalah hak seluruh rakyat dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk itu maka negara memiliki kewajiban menyediakan segala macam kebutuhan dasar pendidikan. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang memenuhi SNP, Standar Nasional Pendidikan.

Jadi penyediaan institusi pendidikan public atau sekolah negeri bukan sekedar menggugurkan kewajiban, namun harus juga menyediakan pendidikan yang bermutu. Untuk itu maka prasyarat mencapai pendidikan bermutu merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kewajiban pemerintah pusat hingga daerah. Misalnya, untuk mencapai pendidikan bermutu perlu ruang kelas yang memenuhi standar kesehatan, ruang kelas yang memenuhi standar psikologi belajar, ruang kelas yang memberikan kesempatan Guru untuk menerapkan strategi terbaiknya. Dan semua persyaratan tersebut ada dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang diperlukan adalah pelaksanaan dan kesungguhan dari pemangku kebijakan di semua tingkatan untuk memberikan kualitas terbaik untuk anak-anak Indonesia.

 

Posisi Sekolah Swasta

Berdasarkan data dari kementrian pendidikan nasional, saat ini, ada lebih dari 148.800 SD, 33.600 SMA, dan 11.654 SMA dengan lokasi mulai dari daerah terkecil hingga daerah terbesar. Dari jumlah tersebut kontribusi sekolah swasta sebesar  9,01% untuk tingkat SD, 38% untuk tingkat SMP, dan 52% untuk SMA serta 73,70% untuk SMK. Dengan posisi angka yang demikian, ini mengindikasikan pembangunan pendidikan Indonesia tidak bias dilepas dari peran aktif dan kepedulian masyarakat. Dimana masyarakat rela membiayai dan mengoperasikan sekolah yang pada dasarnya merupakan tugas hakiki Negara.

Ditengah beragamnya corak dan warna sekolah swasta, saat ini mulai menjamur sekolah swasta bermutu, baik di kota-kota besar, kota kecil bahkan hingga pelosok daerah. Namun seiring dengan itu ada sebagian masyarakat yang menyalahartikan posisi sekolah swasta. Seringkali Sekolah Swasta yang menyediakan pendidikan bermutu dianggap tidak adil karena tidak mampu diakses oleh semua siswa. Padahal marilah kita lihat akar masalahnya. Berdirinya banyak sekolah swasta yang bermutu, dan berkonsekuensi pada biaya yang mahal (karena gedung yang harus dibangun, tanah yang harus dibeli, Guru yang harus digaji layak, media dan sumber belajar yang harus variatif dll) sering disalah artikan tidak peduli dengan anak-anak dari kalangan tidak berada. Masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan sekolah swasta tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak dapat memenuhi dan menyediakan sekolah publik (sekolah negeri) yang memenuhi standar mutu yang diharapkan. Untuk kemudian semestinya masyarakat perlu menuntut PEMERINTAH!!!! Bukan menuntut sekolah swasta. Bagi Sekolah swasta, karena ini adalah lembaga pendidikan, terlebih yang bergerak dengan menggunakan badan hokum yayasan, perlu memenuhi kaidah-kaidah AKUNTABILITAS PUBLIK. Contoh yang paling gampang adalah bersedia (bahkan seharusnya) di audit oleh akuntan public.

Kembali pada isu utama yang ingin saya angkat, bahwa pemerintah harus menyediakan negeri yang mudah diakses oleh semua masyarakat. Dan bukan hanya menyediakan sekolah negeri, melainkan sekolah negeri yang bermutu. Mengapa kita aktivis pendidikan harus peduli dengan keberadaan sekolah negeri? Karena sekolah negeri adalah sekolah yang mudah diakses dan menyebar hampir di seluruh Indonesia, maka user-nya tentu saja masyarakat Indonesia secara umum. Anak-anak tersebut dalam 20 – 30 tahun yang akan datang akan menjadi penerus negeri ini. Hal ini berarti, jika kondisi tidak bermutunya sekolah negeri dibiarkan berjalan begitu saja, maka ada jutaan anak Indonesia yang sedang mengalami “pembiaran potensi”, padahal di masa-masa yang akan datang mereka harus siap bersaing dengan banyak orang dari berbagai Negara, yang disebabkan makin “mengecilnya” makna jarak dan ruang. Kemudian yang paling dikhawatirkan adalah kelak anak-anak kita hanya akan menjadi penonton dari kemajuan peradaban dunia. Apakah kita akan membiarkan ini terjadi?

Tentu tidak, kita harus bergerak, kita harus memberikan kontribusi sekecil apapun yang bisa diperbuat. Tak perlu orang lain tahu, tak perlu dituliskan dikoran, dan tak mengapa pemerintah tak pernah menyematkan gelar pahlawan. Cukuplah Allah, Rasul dan orang-orang beriman yang menjadi saksi atas apa yang kita perbuat.

Peran yang bisa dilakukan misalnya mengkoordinir sekolah-sekolah di sekitar kita untuk diberikan pencerahan, pendampingan dan perbaikan mutu. Bisa juga mulai dari mengumpulkan donasi dan sumbangan untuk disalurkan ke sekolah-sekolah sebagai tambahan sumber belajar. Syukur-syukur dana yang terkumpul mampu mengembangkan sekolah secara tersistematis, mulai dari pengembangan Guru, pemenuhan sarana, penguatan manajemen, dan mungkin banyak lagi yang bisa diperbuat.

Selanjutnya, saya dan anda akan berbuat apa?

 

*re-write dari tulisan yang saya buat beberapa tahun lalu dengan judul: Akan dibawa kemana SD Kita?

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.